BALIKPAPAN - Kodam VI/Mulawarman memperkuat pertahanan di utara Kaltim. Berau jadi sentralnya. Di kabupaten ini, TNI bakal menempatkan dua kekuatan yang siap dalam waktu dekat. Yakni, Artileri Medan (Armed/ARM) dan satu skuadron helikopter -- satu skuadron 18 helikopter. Pangdam VI/Mlw Mayjen Dicky Wainal Usman mengatakan, tahun ini tengah dimatangkan infrastruktur untuk skuadron helikopter tersebut.
“Skuadron di Berau itu akan menggunakan lapangan terbang lama di sana (Berau). Kita sudah komunikasi dengan pemkab soal itu,” katanya saat bincang dengan Kaltim Post di ruangannya, pekan lalu.
Kata dia, satu skuadron di Berau ini mengcover kawasan daratan tak hanya di Kaltim, tapi juga Kalimantan Utara (Kaltara) yang bakal lepas dari Benua Etam.
Juga mengcover Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Skuadron ini diperkirakan bakal terpenuhi seluruh kekuatan helikopternya pada 2015.
“Kita harus menjaga semua fasilitas di Kaltim, karena itu harus tercover dengan jangkauan personel,” katanya. Saat ini Kodam sudah punya dua helikopter.
Secara bertahap akan dilengkapi sampai memenuhi satu skuadron. “Saya melihat Berau ini sentral, dengan kawasan perbatasan juga jaraknya relatif tidak jauh,” jelas Pangdam, sambil menunjuk pada peta Berau di dinding ruangannya. Posisisnya, ada di tengah-tengah, antara daerah-daerah di Kaltim dan Kaltara.
Sedangkan Armed, jelas dia, di Berau sudah ada satu batalyon atau 400 personel. Dinilai sebagai sentral itulah, Armed juga ditempatkan di satu-satunya kabupaten di utara yang tak bergabung dengan Kaltara itu. Target tahun ini sudah terpenuhi.
Sedangkan untuk pengamanan kawasan perbatasan, Pangdam sudah berkoordinasi dan mempererat kerja sama dengan Pemprov Kaltim, dan kabupaten yang daerah mereka masuk kawasan perbatasan; Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat (Kubar).
Kawasan perbatasan, jelas dia, memang yang terpenting adalah mengintensifkan pembangunan infrastruktur. “TNI siap (membantu). Kami punya alat berat, kami punya armada, dan bisa membantu bikin jalan,” tuturnya. (far/far/k5)
BALIKPAPAN - Kodam VI/Mulawarman memperkuat pertahanan di utara Kaltim. Berau jadi sentralnya. Di kabupaten ini, TNI bakal menempatkan dua kekuatan yang siap dalam waktu dekat. Yakni, Artileri Medan (Armed/ARM) dan satu skuadron helikopter -- satu skuadron 18 helikopter. Pangdam VI/Mlw Mayjen Dicky Wainal Usman mengatakan, tahun ini tengah dimatangkan infrastruktur untuk skuadron helikopter tersebut.
“Skuadron di Berau itu akan menggunakan lapangan terbang lama di sana (Berau). Kita sudah komunikasi dengan pemkab soal itu,” katanya saat bincang dengan Kaltim Post di ruangannya, pekan lalu.
Kata dia, satu skuadron di Berau ini mengcover kawasan daratan tak hanya di Kaltim, tapi juga Kalimantan Utara (Kaltara) yang bakal lepas dari Benua Etam.
Juga mengcover Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Skuadron ini diperkirakan bakal terpenuhi seluruh kekuatan helikopternya pada 2015.
“Kita harus menjaga semua fasilitas di Kaltim, karena itu harus tercover dengan jangkauan personel,” katanya. Saat ini Kodam sudah punya dua helikopter.
Secara bertahap akan dilengkapi sampai memenuhi satu skuadron. “Saya melihat Berau ini sentral, dengan kawasan perbatasan juga jaraknya relatif tidak jauh,” jelas Pangdam, sambil menunjuk pada peta Berau di dinding ruangannya. Posisisnya, ada di tengah-tengah, antara daerah-daerah di Kaltim dan Kaltara.
Sedangkan Armed, jelas dia, di Berau sudah ada satu batalyon atau 400 personel. Dinilai sebagai sentral itulah, Armed juga ditempatkan di satu-satunya kabupaten di utara yang tak bergabung dengan Kaltara itu. Target tahun ini sudah terpenuhi.
Sedangkan untuk pengamanan kawasan perbatasan, Pangdam sudah berkoordinasi dan mempererat kerja sama dengan Pemprov Kaltim, dan kabupaten yang daerah mereka masuk kawasan perbatasan; Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat (Kubar).
Kawasan perbatasan, jelas dia, memang yang terpenting adalah mengintensifkan pembangunan infrastruktur. “TNI siap (membantu). Kami punya alat berat, kami punya armada, dan bisa membantu bikin jalan,” tuturnya. (far/far/k5)
TNI AD Tahun Ini Alokasikan Anggaran Rp2,7 triliun Membeli Peralatan Baru.
BELANJA MILITER: TNI AD tahun ini alokasikan anggaran Rp2,7 triliun
JAKARTA--Jajaran TNI Angkatan Darat sedianya membelanjakan dana lebih dari Rp2,7 triliun pada 2013. Sebagian besar anggaran itu untuk membeli peralatan baru.
Pengumuman lelang Mabes TNI AD menyebut ada 11 direktorat/dinas yang akan menggelar lelang. Mereka yakni Pusat Intelijen AD akan menggelar lelang senilai Rp89,22 miliar.
Pusat Penerbangan Angkatan Darat akan membelanjakan Rp171,7 miliar. Sejumlah dana itu digunakan untuk pemeliharaan pesawat dan pengadaan alat angkut. Porsi pengadaan peralatan keselamatan (navigasi dan komunikasi) nilainya mencapai Rp108,7 miliar.
Direktorat Zeni AD melaksanakan belanja material Rp184 miliar. Direktorat Perhubungan AD melakukan belanja Rp687,67 miliar dan di antaranya dialokasikan untuk pengadaan alat perhubungan sebesar Rp669,5 miliar.
Direktorat Peralatan AD menganggarkan belanja Rp985,37 miliar. Anggaran itu antara lain digunakan untuk pengadaan amunisi senilai Rp280 miliar, pengadaan senjata dan alat optik Rp406 miliar dan pengadaan/pergantian kendaraan tempur Rp95,6 miliar.
Adapun Direktorat Pembekalan AD belanja sebesar Rp588,84 miliar. Dana itu di antaranya digunakan untuk belanja alat angkut air sebesar Rp174,1 miliar, payung udara Rp16,2 miliar, alat kesatrian dan alat mesin kantor senilai Rp34,53 miliar.
Direktorat Kesehatan AD belanja senilai Rp14,58 miliar. Dana itu digunakan untuk pemeliharaan alat kesehatan Rp3,29 miliar dan pengadaan material kesehatan Rp11,28 miliar.
Direktorat Topografi AD akan belanja Rp3,6 miliar dan di antaranya untuk pengadaan alat topogradi Rp3,2 miliar.
Sementara Dinas Penerangan AD akan belanja senilai Rp1,35 miliar. Dari dana itu sebesar Rp1,3 miliar digunakan untuk membeli alat khusus penerangan.
Dinas Penelitian dan Pengembangan AD belanja Rp5,4 miliar. Dari dana itu sebesar Rp4,59 miliar digunakan untuk pengadaan alat laboratorium.
Sementara Dinas Informasi dan Pengolahan Data AD akan belanja alat Rp51,27 miliar. "Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi badan pelaksana pusat TNI AD di masing-masing direktorat dan dinas," demikian jelas pengumuman lelang itu.
Soal pengadaan kebutu*an militer, pengamat transparansi anggaran Lucky Djani menilai sudah ada kemajuan terkait dengan keterbukaan informasi belanja militer. Setidaknya saat ini daftar belanja itu diumumkan terbuka.
Meski demikian perlu pula dikritisi apakah kebutu*an yang dibeli mendesak dan mendukung kinerja. "Tetap perlu dikritisi efektivitas belanja itu apakah berbasis kinerja," jelas pria yang pernah bergiat di Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia.
Lucky menilai memang belanja militer terkait pertahanan negara kerap berbenturan dengan transparansi informasi. Meski demikian persoalan itu tetap bisa disiasati dengan pelibatan auditor terbatas yang menjadi pengawas seberapa efektif suatu belanja terhadap peningkatan kinerja.
Sementara pegiat antikorupsi di Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai pengumuman pengadaan secara elektronik belum menjamin keterbukaan informasi. Pasalnya, detail belanja yang dibutu*kan kini tak bisa diakses.
"Bila dulu pengumuman ditempel, bedanya sekarang diumumkan melalui website. Tapi kebutu*an dan spesifikasi detail barang yang hendak dibeli tidak muncul," ujar Uchok.
Hal itu, lanjut dia, membuat masyarakat tetap tak bisa ikut mengawasi belanja pemerintah.
CUACA yang tidak menentu sangat mempengaruhi lancar dan tidaknya suatu kegiatan. Demikian pula bagi TNI AU yang secara rutin maupun insidentil selalu melaksanakan kegiatan penerbangan, akan selalu dipengaruhi dengan kondisi cuaca tersebut.
Menyikapi kondisi cuaca tersebut sekaligus untuk mengetahui kepastian cuaca yang tidak menentu ini, TNI AU khususnya Lanud Abd Saleh dilengkapi Radar Cuaca Bergerak (Move weather radar) yang akan sangat membantu kelancaran operasi penerbangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
Kaitannya dengan hal tersebut, TNI AU mengirimkan Tim uji fungsi dari Mabesau yang berjumlah 9 orang, diketuai oleh Sekdis Bangops Kolonel Pnb Yohanes Yusuf untuk melakukan simulasi cara mengangkut radar cuaca.
Simulasi ini sangat penting dilakukan, karena radar yang satu ini sangat sensitive sehingga harus ekstra hati-hati dalam proses mengangkut maupun memindahkan dari satu titik ke titik yang dituju. Sumulasi yang dilakukan di Base Ops Lanud Abd Saleh ini melibatkan pesawat C-130 Hercules milik Skadron Udara 32 Lanud Abd Saleh.
Radar cuaca mobile (Move weather radar) yang didatangkan dari Jerman ini mampu mendeteksi kondisi dan cuaca yang akan terjadi setiap saat, sehingga kegiatan operasi yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan perkembangan cuaca yang terjadi saat itu.
Radar tersebut juga dapat dipindahkan sesuai kebutu*an dimana saja sesuai yang dikehendaki sehingga cuaca dapat dipantau sewaktu-waktu, jelas Kolonel Pnb Yohanes.
Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Gutomo, S. IP. didampingi Kepala Dinas Operasi Kolonel Pnb Yani Ajat dan para pejabat Lanud Abd lainnya menyaksikan dengan serius proses jalannya simulasi cara menggunakan radar tersebut mulai dari proses instalasi, hingga cara pengoperasiannya. (Kapentak Lanud Abd saleh Mayor Sus Sutrisno, S.Pd, M.Si.)
Kemhan RI - FSMTC Rusia Bahas Kerjasama Teknik Militer
Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan delegasi Rusia yang dipimpin Deputy Director of Federal Service for Military – Technical Cooperation (FSMTC) Mikhail Petukhov beserta rombongan, Selasa (22/1), di kantor Kemhan Jakarta.
Kunjungan delegasi Rusia kepada Wamenhan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sidang ke-8 Komisi Kerjasama Teknik Militer Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Federasi Rusia yang sedang berlangsung selama dua hari mulai tanggal 22-23 Januari 2013 di Ditjen Pothan Kemhan Jakarta.
Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia tahun ini merupakan kerjasama yang kedua sejak pemerintahan Presiden Putin, untuk itu diharapkan kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) dengan FSMTC khususnya dapat berlangsung akrab dan lebih erat lagi.
Turut hadir mendampingi Wamenhan yaitu Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T., Dirjen Pothan Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A, Ph.D, Kabadan Ranahan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip, Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Sisriadi dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Brigjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc.
[JAKARTA] Mabes TNI Angkatan Laut memprediksi rencana pembentukan Armada RI Kawasan Tengah (Armateng) akan selesai pada 2014 mendatang.
Namun hingga kini TNI AL masih menunggu persetujuan Presiden terkait pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
"Begitu Perpres disetujui, kami akan langsung lakukan pembangunan infrastruktur armada. Sangat mungkin terealisasi pada 2014 mendatang," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati, di Jakarta, Rabu (23/1).
Belum disahkannya Perpres, dinilai karena ada sebagian usulan yang masih ditunda. Namun, sebagian besar usulan sudah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Menurut dia, Markas Komando Armada RI Kawasan Tengah akan ditempatkan di Surabaya, yang saat ini merupakan markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Armatim), sementara Armatim akan ditempatkan di Sorong, Papua Barat.
Di Surabaya juga markas Komando Pertahanan Laut (Kohanla) akan ditempatkan. Keberadaan tiga armada, jelasnya, memungkinkan dibentuknya Kohanla yang akan membawahkan tiga armada itu. Sedangkan Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar) untuk sementara akan tetap ditempatkan di Jakarta.
"Kami merencanakan, markas besar akan dipusatkan di tengah, di Surabaya," tuturnya.
Untung menambahkan, untuk membangun satu armada diperlukan waktu sedikitnya dua hingga tiga tahun, dimana pembangunan infrastruktur adalah yang paling memakan banyak waktu.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio sebelumnya mengharapkan pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) dapat disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"embentukan Kohanla sudah disetujui oleh Panglima TNI dan sudah dipaparkan. Semoga pembentukan Kohanla segera disetujui," kata Marsetio. Menurut dia, pembentukan Kohanla perlu dilengkapi dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI untuk pembangunan infrastruktur untuk Armada RI Kawasan Tengah.
Terbentuknya Kohanla nantinya akan membawahi tiga armada yaitu Armada Barat, Armada Tengah dan Armada Timur, dimana saat ini hanya Armada Barat dan Armada Timur saja. Marsetio mengatakan, secara bertahap infrastruktur Kohanla akan diprogramkan, termasuk dalam anggaran 2013 ini.
Untuk target pembentukan Kohanla sendiri, tambah KSAL, tergantung persetujuan Perpres dan keputusan Panglima TNI, namun tentunya juga sangat tergantung alokasi anggaran.
Pengembangan postur ini akan diikuti oleh strata kepangkatan. Untuk Kohanla akan dipimpin oleh laksamana bintang 3 atau Laksamana Madya (Laksdya). Sedangkan untuk masing-masing armada dipimpin oleh laksamana bintang dua atau Laksamana Muda (Laksda).
Anggota Komisi I bidang Pertahanan DPR RI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, berpendapat, pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) yang tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat penting mengingat luasnya wilayah laut Indonesia.
"Saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga," kata Susaningtyas.
Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kata anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi.
Armada Kawasan Barat (Armabar) TNI-AL Fokus Jaga Laut China Selatan
JAKARTA - Penjagaan di Laut China Selatan dan Laut Natuna masih menjadi fokus penjagaan Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar). Khusus penjagaan Laut Natuna, TNI AL memiliki pangkalan terdepan yang dijaga Landasan TNI AL Ranai. Karena sangat dekat maka kekuatan Armabar diintensifkan di sana.
"Posisi yang paling rawan eskalasinya di wilayah barat adalah Laut China Selatan. Jadi, Armabar masih fokus di sana," kata Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Madya Marsetio, seusai serah-terima jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) dari Laksamana Muda TNI Sadiman ke Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, di Markas Komando Armabar, Jakarta, Selasa (22/1).
Dia berharap Panglima Armabar baru mampu menekan eskalasi ancaman yang ada di wilayah barat. "Pelanggaran hukum di wilayah laut, terutama di wilayah perbatasan, sangat rawan terjadi sehingga peran Koarmabar sangat penting menjaga keamanan laut," ujar dia. Di wilayah barat, Indonesia memiliki banyak perbatasan dengan negara lain, seperti India, Th ailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
Koarmabar merupakan komando utama pembinaan dalam menyiapkan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Panglima Armabar bertanggung jawab kepada Kasal dan sebagai komando utama operasional dalam penggunaan kekuatan, Pangarmabar juga bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
Operasi Laut
Tugas pokok Koarmabar adalah menyelenggarakan operasi intelijen maritim guna mendukung pelaksanaan operasi laut, menyelenggarakan operasi tempur laut dalam rangka operasi militer perang, baik operasi gabungan maupun mandiri, serta menyelenggarakan operasi militer selain perang baik berupa operasi laut sehari-hari maupun operasi keamanan laut di wilayah Koarmabar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
Pada tingkat komando pelaksana operasi, Komando Armabar membawahkan dua komando pelaksana operasi yang memiliki tugas pengendalian laut, yurisdiksi nasional kawasan barat. Kedua komando pelaksana oprasi tersebut adalah Gugus Tempur Laut Komando Armabar dan Gugus Keamanan Laut Komando Armabar.
Kawasan yang menjadi tanggung jawab Komando Armabar meliputi 2 juta kilometer persegi wilayah pantai dan 1,3 juta kilometer persegi perairan yurisdiksi nasional. Salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia dari Selat Malaka sampai Laut China Selatan juga merupakan wilayah tanggung jawab Armabar. nsf/P-3
Hercules Hibah dari Australia Siap Dikirim ke Indonesia
Hercules hibah asal Australia kini tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Indonesia. Dalam foto yang dipublikasi australianaviation.com.au, terlihat sebuah C-130H Hercules dengan nomor seri A97-006 tengah menjalani uji terbang. Sebelumnya dipercaya Hercules ini sudah menjalani perawatan tingkat berat.
Dalam foto-foto tersebut juga Hercules terlihat "compang-camping" alias belum dicat. Hal ini menandakan sedang dilakukannya pengerjaan refurbish oleh Qantas Defence. Pesawat ini diduga diterbangkan ke Townsville untuk menjalani pengecatan.
Juru bicara kementrian pertahanan Australia juga membenarkan, pesawat dengan nomor seri A97-006 ini akan menjadi Hercules ex RAAF pertama yang nantinya akan dikirim ke Indonesia.
TNI-AU rencananya akan mendapat total 10 pesawat C-130H Hercules bekas Australia. 4 pesawat merupakan hibah, namun Indonesia harus membayar biaya refurbish sebesar 15 juta dollar per pesawat. Sementara 6 unit lainnya dibeli dengan harga total 150 Juta dollar. Saat ini, TNI-AU mengoperasikan 2 Skadron Hercules, namun diduga kesiapannya minim.
Metrotvnews.com, Batam: Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dijadwalkan akan meresmikan KRI Beladau 643, yang dibuat PT Palindo Marine Shipyard Batam, di Dermaga Selatan Pelabuhan Batuampar Batam, Jumat (25/1) pagi.
Kepala Dispenal, Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengatakan kapal tersebut memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun. Kapal itu mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot dengan biaya pembuatan sekitar Rp75 miliar.(Ant/DNI)
Jakarta - Kementerian Pertahanan resmi menerima kapal perang baru. Kapal Cepat Rudal 40 ini merupakan produksi PT Palindo Marine, Batam. Kapal ini merupakan kapal ketiga yang dikerjakan Palindo dari empat kapal yang dipesan.
"Dengan ini KCR 40 resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai menerima penyerahan kapal tersebut di Dermaga Batu Ampar, Batam, Jumat, 25 Januari 2013.
Nilai kontrak per unit KCR 40 diperkirakan mencapai Rp 75 miliar. Pemerintah menargetkan 16 armada jenis kapal perang ini dimiliki hingga 2014. Managing Director Palindo, Harmanto, mengatakan untuk menyelesaikan satu unit kapal membutu*kan waktu 12 bulan.
Kapal perang baru ini diberi nama Beladau 643, sesuai dengan nama senjata tradisional Riau-Mentawai. Dua KCR sebelumnya bernama KRI Clurit 641 dan KRI Kujang 642.
Jakarta - Panser Anoa memperlihatkan kemampuannya dengan turut menjaga keamanan di Lebanon. Kali ini, panser buatan PT Pindad itu turut mengamankan dan mengawal perjalanan Komandan United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) Mayjen Paolo Serra.
Wakil Komandan Satgas Indo Force Protection Company (FPC) TNI Konga XXVI-E2/Unifil Kapten Inf Fardin Wardhana mengatakan kegiatan pengaman itu dilakukan dalam rangka pertemuan tripartit di perbatasan Lebanon dan Israel.
“Dansatgas Indo FPC TNI Konga XXVI-E2/Unifil Mayor Inf Yuri Elias Mamahi memerintahkan personelnya menggunakan panser Anoa untuk mengawal perjalanan Mayjen Paolo,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima redaksi Jumat (25/1).
Menurut Fardin, pengawalan dengan menggunakan panser Anoa yang dilakukan prajurit TNI itu sangat membanggakan. Sebab, produksi anak bangsa tersebut ikut serta dalam sistem pengamanan yang dilakukan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.
Dikatakan, dalam kegiatan pertemuan tripartit itu, Satgas Indo FPC TNI Konga XXVI-E2 melibatkan 16 personel di bawah pimpinan Lettu Mar Deni Kusmana. Pasukan TNI mengerahkan dua unit jenis kendaraan, yakni armoured personnel carrier (APC) berupa Panser Anoa dan light vehicle untuk kendaraan peninjau depan.
Selain Satgas Indo FPC TNI Konga XXVI-E2, pasukan lain yang terlibat dalam operasi pengawalan itu adalah Srilanka FPC dan close protection team (CPT) dari Italia. FPC dari Srilanka melibatkan 12 personel dan satu unit panser buatan Finlandia.
Fardin yang mengutip Mayor Yuri mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih atas kinerja personel Satgas Indo FPC TNI yang telah berhasil menjalankan tugas pengawalan tersebut. Dia berharap, seluruh personel TNI menjadikan kegiatan itu sebagai wahana menambah ilmu taktik pengamanan untuk meningkatkan profesionalisme.
Batam (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro dijadwalkan akan meresmikan KRI Beladau 643 yang dibuat di PT Palindo Marine Shipyard Batam di Dermaga Selatan Pelabuhan Batuampar Batam, Jumat pagi.
KRI Beladau ini memiliki spesifikasi seperti kakaknya, yaitu KRI Clurit dan KRI Kujang. Ia dirancang untuk mampu membawa rudal anti kapal C-705 buatan china. Rudal-rudal ini nantinya akan ditempatkan di bagian bxxxtan dalam posisi melintang.
Di bagian haluan nantinya akan terpasang meriam CIWS (closed in weapon system) kaliber 30mm. Sementara di bagian anjungan belakang terpasang 2 buah meriam 20mm.
Kepala Dispenal, Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengatakan kapal tersebut memiliki spesifikasi teknologi tinggi dengan panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun serta mampui berlayar dengan kecepatan 30 knot den biaya pembuatan sekitar Rp75 miliar.
REPUBLIKA.CO.ID, BATAM---Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro berharap Rudal C-705 yang dipergunakan untuk Kapal Cepat Rudal (KCR) 40 KRI Beladau 643 dan kapal sejenisnya yang selama ini didatangkan dari China bisa dibuat di Indonesia.
"Kami sedang mengupayakan alih teknologi agar nantinya rudal tersebut bisa diproduksi di dalam negeri," kata Menteri pertahanan (Menhan) setelah serah terima KRI Beladau 643 dari PT Palindo Marine Sipyard Batam di Dermaga Selatan Pelabuhan Batuampar, Batam, Jumat.
Menteri mengatakan, bila rudal dengan jarak jelajah hingga 150 kilometer tersebut bisa diproduksi di dalam negeri maka banyak keuntungan yang didapat.
"Kami tengah berupaya menuju kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) dengan berbagai upaya yang telah dikembangkan didalam negeri. Termasuk pembuatan KCR 40 yang diserahterimakan hari ini," katanya.
Sebagai negara yang besar, kata dia, Indonesia membutu*kan tambahan alutsista baik untuk TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Untuk TNI AL, kata menteri, hingga 2014 akan ada 16 kapal sejenis KRI Beladau 643 yang akan digunakan untuk mengamankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pembangunan kapal ini merupakan upaya peningkatan alat utama sistem senjata (alutsista) yang tengah dibangun bagi seluruh angkatan.
Ia mengatakan produksi alutsista tidak akan berhenti pada KRC. Pemerintah akan terus melengkapi persenjataan TNI dengan beberapa kapal lain. Selanjutnya, akan dibuat kapal perusak dan kapal selam.
TNI AL, kata Menteri, membutu*kan kapal yang kuat hingga mampu hadir dan mengamankan perairan di laut jauh. Untuk angkatan udara dan angkatan darat, kata dia, juga akan diserahterimakan beberapa alutsista baru untuk menjaga keamanan NKRI.
"Tahun ini anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI sekitar Rp81 triliun. Dengan anggaran tersebut, kami akan terus menambah alutsista sesuai dengan kebutu*an secara bertahap," kata Purnomo.
RI - Rusia Tandatangani Protokol Kerjasama Teknik Militer
Jakarta, Selama dua hari berlangsungnya diskusi Sidang ke-8 Komisi Kerjasama Teknik Militer antar Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federasi Rusia yang dilaksanakan mulai tanggal 22-23 Januari 2013, menunjukkan kemajuan yang sangat berarti di bidang industri pertahanan kedua negara.
Demikian dikatakan Sektretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.Ip, M.A saat menutup Sidang ke-8 Komisi Kerjasama Teknik Militer antara Pemerintah RI-Rusia, Rabu (23/1), di gedung Ditjen Pothan Kemhan, Jakarta.
Sebelumnya pada hari yang sama berlangsung penandatanganan Protocol of the 8th Meeting of the Indonesian - Russian Intergovernmental Commission on Military-Technical Cooperation yang diwakili Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.Ip, M.A selaku Ketua Komisi Indonesia dan Deputy Director of Federal Service for Military Technical Cooperation (FSMTC) Mikhail Petukhov selaku Ketua Komisi Rusia.
Dalam kesempatan tersebut Sekjen Kemhan mengatakan, diskusi Sidang ke-8 Komisi Kerjasama Teknik Militer RI-Rusia ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan yaitu mengenai implementasi kontrak-kontrak pembelian, beberapa diantaranya telah ditandatangani bersama antara kedua belah pihak.
Selain itu juga dicapai beberapa kesepakatan di bidang pemeliharaan termasuk dukungan logistik, pembentukan Pusat Pelayanan Teknis (Technical Service Center) dan rencana kerjasama industri pertahanan serta perpanjangan state credit atau credit loan.
Untuk itu, Sekjen berharap hasil-hasil yang dicapai dalam pertemuan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama industri pertahanan kedua negara khususnya dan hubungan bilateral kedua negara pada umumnya.
Disamping itu juga diharapkan hasil pertemuan ini dapat menjadi langkah yang baik dalam mengembangkan kerjasama pertahanan kedua negara di masa yang akan datang dan kedua belah pihak sepakat pada pertemuan berikutnya dalam Sidang ke-9 akan diadakan di Rusia pertengahan tahun 2013 ini.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua delegasi Rusia menyatakan bahwa kerjasama ini akan terus meningkat demi kepentingan kedua negara, hal ini dibuktikan dengan kehadiran beberapa perwakilan industri pertahanan Rusia dalam pertemuan ke-8 ini seperti Aviation Holding Company/Sukhoi dan Rosoboronexport.
Selain meresmikan kapal perang KRI Beladau 643, Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI juga menerima satu unit combat boat yang diproduksi di PT Palindo Marine Shipyard, Batam siang tadi.
Combat boat ini kata Kabalitbang Kemenhan Eddy Sumarno Siradj merupakan salah satu proyek prototype antara Kemenhankam dan PT Palindo Marine Shipyard menggunakan dana dari APBN tahun 2012.
Pembuatan kapal yang bisa mengangkut 8 kru dan 6 orang penumpang itu dilakukan sejak Maret hingga November 2012.
Edi juga mengatakan Combat boat ini memiliki spesifikasi panjang 17,7 meter, lebar 4,0 meter serta mampu berlayar hingga 50 knots.
Combat boat ini berbahan aluminium alloy dengan dua unit mesin masing-masing 900 tenaga kuda.(spt) (159)
PT. Palindo Berpeluang Mendapat Kontrak Baru Pembuatan KCR-40
Jakarta - Kementerian Pertahanan berencana untuk menyerahkan sisa kontrak kebutu*an kapal cepat rudal 40 kepada PT. Palindo Marine, Batam. Sebelumnya perusahaan ini sukses memproduksi KRI Clurit 641, KRI Kujang 642 dan KRI Beladau 643.
Palindo masih punya 'hutang' satu unit KCR 40 lainnya yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Jika selesai, TNI AL akan memiliki empat unit kapal dari 16 unit KCR 40 yang ditargetkan hingga tahun 2019 mendatang.
"Dari kajian TNI AL, kami cenderung untuk menyerahkan kontrak produksi KCR 40 kepada Palindo," ujar Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Mayor Jenderal Ediwan Prabowo kepada Tempo, Jumat, 25 Januari 2013 usai menerima protocol of delivery KRI Beladau 643 dari Palindo.
Palindo Marine sendiri baru menandatangani kontrak untuk produksi empat unit kapal cepat rudal dari 16 kapal yang ditargetkan dalam target minimum pengadaan alat utama sistem persenjataan. "Pertimbangan untuk meneruskan kontrak dengan Palindo antara lain masalah perawatan kapal," ujar dia.
Direktur Utama Palindo Marine Harmanto mengaku siap untuk meneruskan kontrak produksi KCR 40. "Kami tidak masalah jika target pengadaan kapal dipercepat," kata Harmanto.
Pembuatan KCR 40, ujar dia, membutu*kan waktu 12 bulan untuk setiap unit. "Tapi tidak masalah karena kami bisa kerjakan secara paralel." Ahak--panggilan akrab Harmanto, mengaku mampu membangun lima kapal cepat rudal sekaligus.
Namun Kementerian Pertahanan mengakui masalah pendanaan masih menghambat percepatan produksi KCR 40. Tiga unit kapal yang sudah diproduksi, seluruhnya menggunakan skema pinjaman dalam negeri. Bank Mandiri selaku bank milik pemerintah ikut membiayai pembuatan kapal senilai Rp 75 miliar per unit.
Kapal cepat rudal sepanjang 44 meter ini terbuat dari high tensile steel pada bagian lambung dan aluminium alloy di bagian atas. KCR 40 dapat melaju hingga 30 knot, atau kurang lebih 60 kilometer per jam.
TNI Angkatan Laut akan menggunakan rudal C-705 asal Cina pada kapal cepat rudal (KCR) buatan dalam negeri. Rencananya, sebanyak 16 kapal perang KCR-40 buatan pabrik kapal di Batam, PT Palindo Marine, bakal dilengkapi dengan peluru kendali tersebut.
"Kontrak sudah diteken, rudal diperkirakan tiba pada tahun 2014," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama, Untung Suropati, kepada Tempo, Senin, 28 Januari 2013.
Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012, pemerintah akan melakukan kerja sama transfer teknologi dalam skema pembelian alat utama sistem persenjataan ini.
Dengan skema transfer teknologi ini, diharapkan tiga pabrik dalam negeri: PT. Pindad, Lapan, dan PT. Dirgantara Indonesia, bakal mampu membuat rudal sendiri.
Sebelumnya, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pos Batubara, mengaku sedang menegosiasikan kontrak transfer teknologi dengan produsen Tiongkok itu. "Masih kami upayakan ke arah sana," kata Pos, ditemui usai peresmian KRI Beladau 643 di Batam, pekan lalu.
Dia memastikan produsen lokal akan terlibat dalam proses transfer teknologi antara Cina dan Indonesia. "Harapannya kita mampu produksi sendiri," ujar dia.
Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, mengatakan sejumlah produsen lokal mulai terlibat dalam persenjataan KCR 40. "PT. Pindad mulai terlibat, tapi persentasenya masih kecil," kata Ediwan.
Dia enggan menyebutkan nilai kontrak pengadaan rudal Cina tersebut. "Kontrak pengadaan senjata dipisah dengan pembuatan kapalnya," kata Ediwan. Nilai pembuatan kapal cepat rudal 40 mencapai Rp 75 miliar per unit. Seluruhnya menggunakan skema pinjaman dalam negeri.
Latihan Cast and Recovery Pendidikan Pasukan Para Intai Amphibi (Diktaifib)
Latihan Cast and Recovery Pendidikan Komando Pasukan Para Intai Amphibi Marinir
Kolonel Laut (P) Syufenri M,Si.selaku Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmatim (Dansatkat Koarmatim)meninjau langsung pelaksanaan latihan Cast and Recovery prajurit Pendidikan Pasukan Para Intai Amphibi (Diktaifib) Angkatan 39 dengan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI)Rencong -622. Senin (28/1). Di Selat Madura, Jawa Timur.
Cast and Recovery merupakan salah satu teknik penyusupan kedaerah lawan dengan menggunakan kapal cepat sebagai sarana angkut, kemudian dalam kecepatan tinggi pasukan khusus itu melaksanakan terjun laut untuk kemudian masuk daerah lawan secara rahasia.
Latihan ini diikuti oleh 32 personel Diktaifib Angkatan 39. Dalam latihan yang berlangsung lancer ini, seluruh peserta latihan dapat melaksanakan program latihan dengan tertib, aman serta tidak ada kerugian baik material maupun personel, itu semua tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara Komandan KRI Rencong -622 Letkol Laut (P) Ade Nanno Suwardi dengan Komandan Sekolah Khusus (Sesus) Mayor Marinir Ferdy Erwin, T.
Dalam latihan ini kecepatan gerak kapal diatur dalam tiga penerjunan, pernerjunan pertama kapal berkecepatan 18 Knot, penerjunan kedua kecepatan kapal 20 Knot dan pada penerjunan ke 3 kapal bergerak lebih cepat lagi sampai pada kecepatan 23 Knot.
Seluruh siswa peserta Cast and Recovery terdiri dari 9 Perwira, 10 Bintara dan 13 Tamtama, para calon pasukan khusus TNI AL itu mengikuti pendidikan selama 8 bulan. (Dispenarmatim).
Sejumlah siswa Sekolah Khusus (Sesus) Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib) Angkatan-39 mengikuti pengarahan pelatih, di dalam pesawat Cassa NC212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal saat Latihan Teknik (Latek) Para Dasar Static di atas Lanudal Juanda Surabaya di Sidoarjo, Rabu (2-1).
Sesus Diktaifib merupakan kawah Candradimuka pasukan khusus Intai Amfibi (Taifib) Marinir, yang mencetak pasukan tempur sebagai garda depan menjaga kedaulatan NKRI. ANTARA
Post time 21-1-2013 04:48 PM
embentukan Kohanla sudah disetujui oleh Panglima TNI dan sudah dipaparkan. Semoga pembentukan Kohanla segera disetujui," kata Marsetio. Menurut dia, pembentukan Kohanla perlu dilengkapi dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI untuk pembangunan infrastruktur untuk Armada RI Kawasan Tengah.
